Materialitas, Celah untuk Melakukan Fraud

PSAK 1 paragraf 29 menyebutkan :

“Entitas menyajikan secara tersendiri setiap kelas pos serupa yang material. Entitas menyajikan secara tersendiri pos yang memiliki sifat atau fungsi tidak serupa kecuali pos tersebut tidak material

Informasi akuntansi sangat sarat dengan masalah pengelompokkan dan pemisahan unsur – unsur aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban yang harus dilaporkan. Bagaimana mengelompokkan aset untuk disajikan dalam laporan posisi keuangan, atau beban untuk dilaporkan dalam laporan pendapatan komprehensif memerlukan pemahaman tersendiri. Kesalahan dalam pengelompokkan, dapat mengakibatkan kesalahan perhitungan dan penyajian. Pengelompokkan unsur haruslah berdasarkan sifat atau fungsi. Misalnya apakah aset berupa mobil harus dikelompokkan, dibukukan, dan dilaporkan sebagai persediaanm alat kendaraan kantorm atau alat produksi haruslah dilihat dari sifat dan fungsi mobil tersebut pada entitas pelapor, apakah sebagai barang dagangan (dealer mobil), alat transportasi staf (entitas pada umumnya), atau alat operasi usaha (perusahaan taksi)

Agar laporan tidak menjadi terlalu rumit dan tidak efisien, tentunya dalam melakukan pengelompokan harus diperhatikan prinsip materialitas. Suatu hal diangggap material, bila dapat mempengaruhi suatu pengambilan keputusan ekonomi, atau dapat bedampak suatu keputusan menjadi bias. Materialitas berkaitan erat dengan agregasi. Sesuatu yang semula bersifat tidak material, tapi bila dikumpukan
(aggregate) dapat menjadi material.

Peraturan Bapepam dan LK VIII.G.7 mengatur untuk pos – pos yang material wajib disajikan secara terpisah, dirinci dan dijelaksan dalam catatan atas laporan keuangan. Materialitas untuk tujuan agregasi dalam peraturan tersebut adalah sebagai berikut :

  • 5% dari jumlah aset untuk pos – pos aset
  • 5% dari jumlah liabilitas untuk pos – pos liabilitas
  • 5% dari jumlah ekuitas untuk pos – pos ekutias
  • 10% dari jumlah penaptan untuk pos – pos laba rugi komprehensif
  • 10% dari jumlah laba operasi yang dilanjutkan setelah pajak untuk pengaruh

PSAK 1 mengatur bahwa pengungkapan yang spesifik yang diatur dalam suatu SAK tidak perlu dilakukan jika informasi tersebut tidak material.

Selanjutnya PSAK 1 mendefinisikan materail sebagai :

“Kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat pos – pos laporan keuangan adalah material jika, baik secara sendiri sendiria maupun bersama, dapat mempengaruhi keputusan ekonomik pengguna laporan keuangan. Materialitas bergantung pada ukuran dan sifat dari kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat tersebut dengan memperhatikan kondisi terkait. Ukuran atau sifat dari pos laporan keuangan tersbut, atau gabungan dari keduanya dapat menjadi faktor penentu.”

Dengan demikian, dalam menentukan apakah perlu melakukan pengungkapan secara terpisah atau tidak, manajemen juga perlu untuk mempertimbangkan karakteristik dari pengguna laporan keuangan, bagaimana dampak suatu informasi akan mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna laporan keuangan.